JAKARTA, KOMPAS.com — Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada RAPBN 2010 memperoleh alokasi anggaran terbesar yang mencapai Rp 51,8 triliun.
"Anggaran besar untuk Departemen Pendidikan Nasional tersebut untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerataan, dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pidato Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (3/8).
Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk seluruh kementerian/lembaga mencapai Rp 327,6 triliun, meningkat Rp 10,6 triliun dibanding RAPBN tahun 2009 lalu.
Menurut Kepala Negara, dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN itu diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan guru, meningkatkan mutu pendidikan guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21.
Diungkapkan oleh Presiden, lembaga lainnya yang juga memperoleh anggaran yang cukup besar yaitu Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun dan Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Sementara itu, Departemen Agama memperoleh Rp 26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp 20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 16,0 triliun.
LTF
Sumber : Ant
Share on Facebook
Nilai 1 A A A
Ada 84 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda
Bambang @ Selasa, 4 Agustus 2009 | 11:01 WIB
Hmmm sebenarnya anggaran gedhe tapi pengawasan dan alokasi anggaran yang salah, sama saja. Selama yang dipikirin hanya bagaimana mengambil keuntungan yang sebesar2nya -> mengeruk kekayaan sebesar2nya untuk kepentingan diri sendiri, anggaran besar itu akan hilang begitu aja. Sudah layaknya seorang PNS bersyukur karena gajinya besar, tapi juga harus diikuti dengan KINERJA yang baik juga. We Pay You for Something not for Nothing!!!!!!!
Artis top @ Selasa, 4 Agustus 2009 | 10:52 WIB
tanpa dibarengi dengan kualitas SDM yg baik maka dana tersebut hanya mjd ajang korupsi berjamaah.Kualitas pelayanan tetap saja buruk karena tidak adanya pelatihan pegawai yg berorientasi pada kepuasan pelanggan tapi lebih kepada keuntungan pribadi. Mental KKN sudah menjadi budaya di negeri yg miskin ini. tentunya sangat sulit sekali menghilangkan suatu kebudayaan. Anggaran besar sudah seharusnya membuat rakyat menjadi besar, bukan hanya membesarkan pejabat dan pekerja di instansi itu
dhimaz @ Selasa, 4 Agustus 2009 | 10:51 WIB
Semua pada iri sama PNS,
Ki Hadjar Dewantoro @ Selasa, 4 Agustus 2009 | 10:42 WIB
Alhamdulillah..... tidak sis-sia perjuanganku selama ini.... Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.... Semoga Pendidikan di Indonesia akan lebih maju kedepannya....
nasionalist @ Selasa, 4 Agustus 2009 | 10:00 WIB
Anggaran besar tidak ada gunanya bila pengawasan tidak efektif. Selama ini anggaran pendidikan benyak dikorupsi.
1234567891011121314151617
Posting komentar anda
Nama
Email
Komentar
Security Code
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
* Berita Terkini
* Terpopuler
356
Rubrik: Nasional Regional Internasional Megapolitan Bisnis & Keuangan Kesehatan Olahraga Perempuan Properti Sains Travel Otomotif Oase mp-ws-04
| About Kompas.com | Info iklan | Privacy policy | Terms of use| Karir | Contact Us |
© 2008 - 2009 KOMPAS.com — All rights reserved
Tidak ada komentar:
Posting Komentar